
Semarang, 15 September 2022 Higher
Educational Institution Podillia State University (Ukraine) in collaboration
with University of Science Computer and Technology, STIE (STEKOM), Polytechnic
PRATAMA, Industrial and Vocational Community Association (PERKIVI), Smart
Indonesian Teacherpreneur Association (PTIC) and TopLoker.com, Sukses dalam menyelenggarakan Visiting Lecture dengan tema The system of Calculation and Payment
in Conditions of Martial Law in Ukraine.
Acara Visiting Lecture The system of Calculation and
Payment in Conditions of Martial Law in Ukraine tersebut diselenggarakan Kamis,
15 September 2022 Pukul 14.00 s.d 16.00 WIB yang
di laksanakan melalui Zoom Meeting dan You Tube Universitas Sains dan Teknologi
Komputer (Universitas STEKOM) dan di hadiri oleh mahasiwa dan masyarakat umum.
Visiting Lecture ini Menghadirkan 1 Narasumber, narasumbernya
yaitu Ass. Prof Valentyna Borkovska PhD (Ass. Prof Educational and Scientific,
Institute of Business and Finance Department of Accounting, Taxation and
E-Business Technologies) menjelaskan tentang The system of Calculation and
Payment in Conditions of Martial Law in Ukraina (sistem perhitungan dan
pembayaran dalam kondisi darurat militer di Ukraina) Dasar Legislatif Untuk
Pembentukan Pajak Daerah Dan Biaya. Pasal 143 Konstitusi Ukraina memberikan
dewan kota setempat hak untuk menetapkan pajak daerah dan biaya. sesuai dengan
klausul 24, bagian 1, Pasal 26 UU No. 280 " diri Lokal-pemerintah",
masalah ini diselesaikan secara eksklusif pada pertemuan Pleno desa, pemukiman,
dan dewan kota. Dewan lokal harus menetapkan pajak tetap dan pajak properti
(dalam hal pajak transportasi dan tanah pajak). Pertanyaan tentang Pembentukan
pajak properti (di bagian pajak atas bergerak properti, selain sebidang tanah)
dan penetapan biaya untuk tempat parkir untuk kendaraan dan pajak turis
diputuskan oleh dewan lokal dalam batas kekuasaan mereka, ditentukan oleh TCU. Peringatan!
Penting! Penetapan pajak daerah dan biaya yang tidak diatur oleh Kode Pajak
Ukraina dilarang!
Keputusan untuk menetapkan pajak daerah dan biaya
adalah tindakan pengaturan. Oleh karena itu, adopsi keputusan tentang
pembentukan pajak daerah dan biaya tunduk pada hukum. Tentang prinsip-prinsip
kebijakan regulasi negara di bidang kegiatan ekonomi.
Interaksi. Partisipasi dalam pelaksanaan negara kebijakan
regulasi dalam batas batas dan dalam cara yang ditetapkan oleh hukum Ukraina
" pada prinsip kebijakan regulasi negara di bidang kegiatan ekonomi "
Art. 27 UU 280. Pengembang rancangan undang-undang pengaturan adalah lembaga
pengatur, organisasi, orang atau kelompok dari orang yang berwenang untuk
mengembangkan atau mengatur, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan untuk
pengembangan rancangan undang-undang pengaturan.
Sewa Tanah. Otoritas eksekutif dan pemerintah daerah,
harus menyerahkan kepada lembaga pengendali daftar penyewa dengan untuk siapa
perjanjian sewa tanah telah disepakati tahun berjalan pada 1 Februari. Sewa
dapat melebihi 12% dalam kasus lelang tanah. Dasar untuk menghitung sewa untuk
sebidang tanah adalah perjanjian sewa untuk seperti sebidang tanah. Jumblah tahunan
dari sewa diatur dalam kisaran dari jumblah pajak tanah untuk 12% dari NMA. Perubahan
tahunan
jumlah sewa tergantung pada persetujuan LSM baru di penyelesaian
dan pada nilai dari koefisien indeksasi moneter normative evaluasi (assessment)
dari tanah, yang Namanya diindeks. Jumlah sewa harus seragam untuk satu jenis target
penggunaan lahan (hukum Ukraina " Pada Perlindungan Ekonomi Kompetisi").
Sistem preferensial perpajakan di bawah kondisi
darurat militer dan manfaat pajak untuk
dimobilisasi pengusaha swasta. Pengusaha
swasta yang dimobilisasi dibebaskan dari perhitungan dan pembayaran pajak
penghasilan pribadi dan pajak tetap, sebagai begitu juga dengan pelaporan. Ini
diatur oleh klausul 25, ayat 10 dari Kode Pajak Ukraina. Personel militer yang
dimobilisasi yang tidak menggunakan tenaga kerja yang disewa pekerja dibebaskan
dari pembayaran kontribusi sosial datar untuk sendiri untuk seluruh periode
dinas militer dan dari mengirimkan laporan. Pada saat yang sama, dalam kondisi
masa perang, semua entitas bisnis dibebaskan dari tanggung jawab keuangan atas
pelanggaran pajak dan pelanggaran undang-undang lainnya, pengendalian kepatuhan
terhadap yang dipercayakan kepada otoritas pengendali sehubungan dengan terjadinya
keadaan force majeure yang disertifikasi oleh Kamar Dagang dan industri Ukraina
(klausul 112.8.9 dari Hukum Acara Perdata) yang telah dimulai sejak 24
Februari.